Network
PURWAKARTA NEWS - Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan dan Perbankan; dan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Puteri Komarudin meminta agar perempuan di desa menjadi garda terdepan dalam peningkatan ekonomi desa.
Puteri Komarudin meminta agar pejabat desa melibatkan perempuan dalam mendukung percepatan pemilihan ekonomi dan pembangunan desa.
Menurut Puteri Komarudin, kiprah kaum perempuan harus terasa nyata dalam dalam pembangunan hingga ke level desa. Sebab itu, desa jangan sampai mengesampingkan perempuan.
Baca Juga: Bayaran Manggung Rossa dari DNA Pro: Bukan Dikembalikan, Disita Sementara Sebagai Barang Bukti
“Perempuan harus menjadi garda terdepan dalam proses pemulihan ekonomi desa,” kata Puteri Komarudin, sebagaimana dikutip dari laman Partai Golkar, pada Selasa 26 April 2022.
Dana Desa Untuk Membangun Perempuan
Puteri juga mengimbau pemerintah desa untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa (DD) agar bisa memberikan dampak bagi peningkatan taraf hidup masyarakat desa, termasuk kaum perempuan desa.
Baca Juga: Cegah Terjadi Masalah Kesehatan di Jalur Perlintasan Mudik Jabar, 186 Rumah Sakit Siaga
Terlebih, sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan anggaran Dana Desa dalam APBN dengan total mencapai Rp 468 triliun.
Dengan anggaran yang besar itu, dana desa diharapkan tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan di desa tapi juga bermanfaat dalam memberdayakan perempuan, seperti program BLT Dana Desa dan Program Padat Karya Tunai Desa yang utamanya menyasar kalangan perempuan.
“Inilah yang masih menjadi tantangan besar bagi kita. Khususnya bagi kepala desa perempuan sebagai penentu arah pembangunan desa. Peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di desa perlu diapresiasi,” ucapnya.
Baca Juga: Jadwal Tayang Film Cinta Subuh Lengkap dengan Sinopsisnya
Mengenai kiprah perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan desa, ia menyatakan adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini lantaran, Kemendes PDTT mencatat dari 74.953 desa di seluruh Indonesia baru sekitar 6.500 desa yang kepala desanya dipimpin perempuan.
Bahkan, di Kabupaten Karawang sendiri tercatat dari 297 desa, hanya 20 desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan pada 2020 lalu.
Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mengaku akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan pada masa persidangan selanjutnya.
Baca Juga: Penumpang Terminal Kampung Rambutan Meningkat, Kanaikan Capai 100 persen
“Seluruh aspirasi ini sudah saya catat. Pastinya, akan saya perjuangan dan suarakan di DPR. Kita ingin Bapak/Ibu yang selama ini bekerja untuk masyarakat juga mendapatkan kesejahteraan yang layak. Begitupun untuk persoalan lainnya, nantinya akan kami akan carikan solusi bersama pemerintah,” pungkasnya.***
