Network
PURWAKARTA NEWS - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin memberikan sejumlah catatan kritis atas capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Pada Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu 17 Maret 2021.
“Tahun lalu, Bappenas bersama Kementerian Keuangan menyampaikan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk itu, pada rapat ini seharusnya disampaikan juga evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga, kita dapat mengetahui sudah sejauh mana efektivitas kebijakan restrukturisasi ini, terutama dalam menjawab visi dan misi presiden," ungkap Puteri.
Baca Juga: Instruktur Pendidikan Inklusif Berikan Kiat Dampingi Anak Penyandang Disabilitas saat Jalani PPJ
Sebagai informasi, kebijakan restrukturisasi dilakukan melalui efisiensi jumlah program K/L yang awalnya berjumlah 428 program menjadi 102 program. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi tumpang tindih kegiatan, meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L, serta mendorong efisiensi birokrasi.
Puteri berharap agar program restrukturisasi tersebut dapat mendorong kualitas belanja pemerintah yang nantinya turut memberikan manfaat serta multiplier effect yang signifikan bagi masyarakat.
Baca Juga: Artis Cynthiara Alona Terjerat Kasus Prostitusi Online
“Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif sepanjang tahun lalu. Namun, tentunya besaran konsumsi saja tidak cukup. Konsumsi yang dilakukan harus didorong menjadi belanja yang berkualitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tegas Puteri.
Dalam kesempatan yang sama, Puteri turut mengkritisi capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang disampaikan oleh Bappenas, terutama terkait prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Mudahkan Pembayar Pajak Polda Metor Jaya Sediakan 14 Samsat Keliling
