Network
PURWAKARTA NEWS - Progres renovasi 110 rumah sakit oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di masa pandemi COVID-19 dipertanyakan oleh DPR. Renovasi yang bersumber dari APBN itu bahkan dinilai tidak transparan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan. Disebutkannya, Komisi I yang secara lembaga berkaitan dengan Kemenhan maupun TNI menilai jika progres renovasi 110 rumah sakit tersebut kurang transparan.
"Refocusing anggaran 2020 dari Kemenhan merupakan bagian upaya bersama menghadapi pandemik COVID-19 sejak Maret 2020. Namun memang kita di Komisi I belum mendapatkan rincian program refocussing dari Kemenhan tersebut," ujar Farhan melalui rilisnya, Selasa 2 Maret 2021.
Baca Juga: ASTRA Tol Cipali Sebut Progres Pengerjaan Tol BIJB Kertajati Capai 57%
Observasi di lapangan, sambungnya, belum menunjukkan progres pengerjaan renovasi tersebut. "Maka wajar jika ada pertanyaan transparansi penggunaan refocussing anggaran Kemenhan untuk COVID-19," katanya.
Pihaknya juga menyoroti program refocussing anggaran Kemenhan untuk COVID-19 di wilayah Kota Bandung dan kota Cimahi.
"Nah, hingga saat ini saya belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Bandung dan Cimahi yang menggunakan refocussing anggaran Kemenhan," ujarnya.
Farhan menambahkan, renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran COVID-19. Di antaranya di Bandung Raya dan Jabodetabek.
Baca Juga: Animo Masyarakat Purwakarta dalam Program KB Tetap Tinggi di Tengah Pandemi
