Network
Manik terlihat mengawal pelaksanaan Sidang Rapat Paripurna yang dipercepat tiga hari dari yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2020 mendatang.
"Omnibus Law: Ancaman di Malam Minggu. Malam Minggu ini DPR dan Pemerintah lagi-lagi 'pacaran' kembali menghasilkan pemufakatan jahatnya: Pembahasan Omnibus Law dilanjutkan. Rupanya tak ada istirahat untuk hal-hal jahat," kata Manik.
"Pembahasan Ombinus Law masih mau dilanjutkan, meski mendapatkan banyak kritik dari masyarakat. Lantas, hari ini, pada siapa kita harus menaruh percaya?" tutur dia.
Baca Juga: Kasus Corona di Purwakarta Naik Terus, GTPP Klaim Masif Lakukan Swab Test
Baca Juga: [UPDATE] Covid-19 Purwakarta per 6 Oktober, Kasus Positif Tembus 77 Orang
Melalui fitur instagram story, Manik mengungkapkan pandangannya soal keputusan DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja.
"Lalu bagaimana dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? RUU Masyarakat Adat?" kata Manik.
"Bukankah sudah terlihat dengan jelas? Pada siapa mereka berpihak? Pada siapa mereka bersuara? Dan sampai saat ini, saya tidak pernah menyesali seruan 'Dewan Pekhianat Rakyat' di depan wajah mereka secara langsung," tutur dia.
Di balik seruannya soal keberpihakan DPR, Manik mengaku ia telah diciderai oleh proses demokrasi.
"Pro kontra memang pasti ada, tapi bagi saya: yang juga telah diciderai adalah proses demokrasi. Ruang mendengarkan suara rakyat seolah tidak ada di Senayan. Suara itu dipinggirkan ibarat angin lalu. Tapi ingatkan kita pada masa begitu panjang baliho dengan foto narsis mereka di pinggir jalan? Panggung dangdut dengan mereka yang menari di atas seolah dekat dan menghibur rakyat," ujar Manik.***(TIM PRMN 03/Pikiran-Rakyat.com)
