Perjuangkan Kepentingan Publik, Dedi Mulyadi Nggak Mau Terima Dana Aspirasi yang Melemahkan Daya Kritis

PURWAKARTA NEWS - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi berpandangan tidak ada kaitannya aspirasi anggota legislatif dengan kepentingan publik.

Dedi Mulyadi tidak ingin aspirasi yang didapat oleh anggota legislatif semata-mata untuk melemaskan daya kritis.

Pernyataan yang diberikan Dedi Mulyadi tersebut dilontarkan saat Dedi Mulyadi tengah membahas banyaknya hutan atau gunung yang digunduli bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan (KLHK).

Baca Juga: Pasang Badan Bela Edy Mulyadi Soal 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak', Eggi Sudjana: Itu Kan Bahasa Kiasan

“Saya enggak mau anggota DPR dapat aspirasi misal Rp500 juta untuk di dapil kemudian diam terhadap 100 ribu hektare hutan yang digunduli," kata Dedi Mulyadi saat rapat kerja dengan Menteri KLHK Siti Nurbaya di DPR RI, Selasa 25 Januari 2022.

"Misal kita dapat aspirasi Rp500 juta tidak ada artinya tapi kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana," ujar mantan Bupati Purwakarta ini.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ajak Menteri Siti Nurbaya Diskusi Terbuka, Minta LHK Fokus Tangani Dua Hal Ini

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi menilai aspirasi yang diberikan kepada legislatif merupakan kebutuhan publik.

Aspirasi itu juga kata dia, tidak ada kaitannya dengan apapun. Dirinya mengaku rela tidak mendapat aspirasi, asalkan ada ketegasan yang dari KLHK.