Network
PURWAKARTA NEWS - Pemerintah kembali mengupayakan agenda reformasi dibidang perpajakan melalu Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Namun sejatinya, reformasi perpajakan ini juga perlu didukung dengan penguatan institusi, kapasitas SDM, basis data dan proses bisnis, hingga teknologi.
Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menekan pentingnya penguatan kapasitas teknologi dan informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung agenda tersebut.
“Sejalan dengan agenda reformasi fiskal yang tengah dipersiapkan pemerintah, penting bagi Kemenkeu untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan informasi secara memadai dan andal. Khususnya bagi Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki peran sentral dalam mengejar target penerimaan negara,” urai Puteri Senin 27 September 2021.
Puteri menekankan pada pemerintah agar pengembangan aplikasi CEISA 4.0 ini dapat meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai serta mencegah risiko downtime yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu.
“Alokasi untuk pengembangan aplikasi CEISA 4.0 yang mencapai Rp145,36 Miliar harus dipastikan penggunaannya secara maksimal. Apalagi mengingat kejadian downtime kemarin yang mengganggu pelayanan kepabeanan dan cukai, hal ini perlu menjadi catatan DJBC. Selain itu, DJBC juga harus pastikan kapasitas penyimpanan data, back up data, hingga keamanan data untuk memitigasi risiko kejadian serupa terulang kembali,” tegas Puteri.
Baca Juga: Top 20 Rating TV 26 September 2021: Kuraih Bintang Masuk 10 Besar, Ikatan Cinta Alami Penurunan?
Selain itu, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan agar penguatan Sistem Informasi DJP (SIDJP) dapat memperkuat sistem pelayanan pajak, khususnya untuk memastikan insentif perpajakan yang diberikan DJP tepat sasaran.
