Network
PURWAKARTA NEWS - Kementerian Agama (Kemenag) dibully netizen di media sosial Twitter, tagar MenangUnFaedah menjadi trending topik setelah Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan ibadah Haji 2021, pada Kamis 3 Juni kemarin.
Salah satu netizen dengan nama Fahmi Alkatiri mengaku heran dengan keputusan pemerintah Indonesia yang membatalkan pemberangkatan Ibadah Haji 2021, bahkan mempermasalhkan vaksin sinovac yang menjadi penyebabnya.
Baca Juga: Warga Purwakarta yang Dapat BLT Dana Desa Sebesar Rp300 Ribu, Bisa Cek di sid.kemendesa.go.id
"Semua sibuk melobi Saudi Arabia. Kok menag malah masalahin vaksin sinovac? Tak semua orang sudah di vaksin. Yang gue takutkan, dikasih Qouta haji, terus pemerintah tak sanggup bayarnya. Innalillahi. #MenagUnfaedah #MenagUnfaedah GAS POOL SEMUA..!!!," cuit Fahmi Alkatiri dengan nama akun @FKadrun.
Ada juga netizen lainnya yang membagikan surat dari pemerintah Arab Saudi yang ditunjukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam surat tersebut diantaranya menjelaskan otoritas Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengelarkan intruksi resmi apapun berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
"Surat Dubes Saudi di Jakarta, bahwa tidak benar INDONESIA tidak memperoleh kuota Haji tahun 2021. Yg bermasalah Pemerintah di Indonesia, memalukan. Sebarkan" cuit pemilik akun @pakarkampanye.
Sebelumnya, seperti dilansir dari anatar Pemerintah melalui Kementerian Agama kembali memutuskan tidak memberangkatkan calon jamaah haji pada musim haji 2021 Masehi/1442 Hijriah.
Baca Juga: BLT Dana Desa Sebesar Rp300 Ribu Akan Cair pada Juni 2021
"Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia," ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Pupuk Kujang Luncurkan Program Sibedas untuk Menjamin Ketersediaan Pupuk Berkualitas
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa hingga sampai saat ini belum ada negara khususnya pengirim calon jamaah haji yang mendapat kouta, karena belum adanya penandatanganan nota kesepahaman dengan Arab Saudi.
"Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan nota kesepahaman memang belum dilakukan," ujar Menag
"Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jamaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman," pungkas Yaqut saat konferensi pers terkait pembatalan haji di Jakarta, Kamis.***
