PURWAKARTA NEWS - PC (Pengurus Cabang) PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kota Bandung melalukan kembali aksi turun ke jalan pada hari Rabu, 2 November 2022.
Aksi tersebut dilakukan oleh PC PMII Kota Bandung di depan Pintu Gerbang Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung.
PC PMII Kota Bandung mengetahui dan mencermati bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Baca Juga: Wasekjen PB PMII Sambut Anggota Baru dengan Mengajak Konsolidasi Kesejahteran Pengetahuan Mahasiswa
Amanat Undang-Undang untuk Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung meliputi:
1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: Setelah Digeruduk PMII, DPRD Kabupaten Purwakarta Menyatakan Menolak Kenaikan BBM Bersubsidi
2) Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Melihat hal itu PC PMII Kota Bandung menghimpun beberapa persoalan yang harus di kritisi dalam kinerja yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung, yaitu:
Baca Juga: Aksi Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, PMII Purwakarta Berhasil Terobos Kantor DPRD
1) Kenaikan harga pangan
2) Minimnya insfrastruktur pemenuh hak masyarakat disabilitas
3) Tranportasi umum
4) Keamanan masyarakat
5) Keberadaan lampu penerangan jalan belum merata
6) akses kesehatan
7) Tingginya angka HIV di Kota Bandung
8) Pengelolaan parkir
9) Pungutan liat (pungli)
10) Minimnya kesejahteraan guru honorer
11) Sengketa lahan dan penggusuran paksa, dan berbagai persoalan lain yang ada dan bukan malah menyejahterakan masyarakat tapi sebaliknya.
Harry Ahmad Gunawan, selaku Korlap aksi pada saat itu angkat bicara terkait aksi yang dilakukan oleh PC PMII Kota Bandung.
"Banyak persoalan yang memang terjadi di kota bandung, dan PC PMII Kota Bandung hadir dalam mengawal berbagai persoalan yang terjadi yang harus kita kritisi agar dalam pelaksanaannya keberlangsungan pemerintah Kota Bandung sesuai dengan apa yang seharusnya,” ujar Harry Ahmad Gunawan
Sementara itu, Maulana Yusuf sebagai Ketua PC PMII Kota Bandung Terpilih menyampaikan, bahwa dalam Aksi yang dilakukan hari ini, PC PMII Kota Bandung menyatakan sikap dan menuntut beberapa hal.
Baca Juga: PC Pmii Purwakarta Menilai Pemerintahan Hari ini Mencekik Masyarakat: Dengan Menaikan Harga BBM
1) Menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk memperhatikan dan menyelesaikan persoalan dan permasalahan kerakyatan masyarakat Kota Bandung.
2) Menuntut secara tegas kepada Pemerintah Kota Bandung untuk segera menyelenggarakan evaluasi terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bandung dan Perangkat Daerah Kota Bandung.
3) Meminta transparansi akuntabilitas terhadap realisasi APBD dalam pembangunan daerah Kota Bandung.
Baca Juga: Tolak Kenaikan BBM, PB PMII Instruksikan Seluruh Kader Gelar Aksi Selama September 2022
4), Mengutuk keras terhadap setiap oknum aparatur Pemerintahan Kota Bandung yang melakukan praktik pungli pada perealisasian program kerja
“PC PMII Kota Bandung melakukan aksi ini dalam rangka Evaluasi Pemerintah Kota Bandung yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan, dan apabila dengan adanya aksi hari ini Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan respon terhadap semua pernyataan sikap dan tuntutan yang didasarkan pada persoalan dan permasalah kerakyatan masyarakat Kota Bandung ini. PC PMII Kota Bandung akan melakukan aksi kembali dengan eskalasi yang lebih besar”, pungkasnya.***