Network
PURWAKARTA NEWS – Sepuntung rokok menjadi penyebab kebakaran dahsyat yang menghanguskan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 22 Agustus 2020 lalu.
Dalam kasus itu, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka. Lima diantaranya tukang, Dirut perusahaan pembersih lantai ilegal dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kejagung. Delapan tersangka itu adalah T, H, S, K, IS, UAN, R, dan NH.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir menyebut bahwa pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung pun harus bertanggungjawab atas peristiwa kebakaran besar tersebut.
Baca Juga: Ketua MPR Ajak Jangan Abaikan Puntung Rokok Bisa Sulut Kebakaran Seperti Kejagung
Baca Juga: Kuli Bangunan Cuma Buang Puntung Rokok Saja, Tidak Ada Motif Bakar Gedung Kejagung
Kata politisi Golkar ini, tidak bisa hanya bawahan yang dikenakan sanksi, karena semua yang terkait dan yang mempunyai tanggung jawab, harus merasakan hukuman akibat kelalaian yang mengakibatkan terbakarnya gedung itu.
"Jadi tidak bisa hanya bawahan, karena semua yang terkait dan yang mempunyai tanggung jawab, harus merasakan hukuman akibat kelalaian yang mengakibatkan terbakarnya gedung itu," kata Adies, Senin 26 Oktober 2020.
Dikutip dari RRI, Adies pun mempertanyakan pembersih yang tidak berizin bisa beredar di gedung-gedung pemerintah, termasuk di Kejagung. Padahal seharusnya sudah ada SOP terkait penggunaan anggaran dan SDM.
Baca Juga: Ternyata Penyebab Kebakaran Dahsyat Gedung Kejagung karena Puntung Rokok
"Saya harap ada perbaikan di seluruh jajaran pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar betul-betul cermat dan teliti dalam mengelola anggaran dan memilih semua material kebutuhan di instansinya masing-masing," tandasnya.***
