Network
PURWAKARTA NEWS – Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadhli Harahab menyoroti soal isu Habib Rizieq bakal memimpin gerakan revolusi setelah tiba di Tanah Air.
Fadhli mengatakan, jika kepulangan Habib Rizieq hanya untuk mengacaukan sendi berdemokrasi di Tanah Air, lebih baik dia tinggal lebih lama di Arab Saudi.
"Kalau berniat menjatuhkan pemimpin yang sah dengan cara jalanan, itu inkonstitusional, UU kita sudah mengatur soal periodesasi jabatan presiden dan wakilnya, setiap lima tahun sekali pemilu. Ya sabar saja sampai 2024," ujar dia, Jumat 16 Oktober 2020.
Baca Juga: FPI Sebut Dubes Salah Satu yang Persulit Kepulangan Habib Rizieq
Baca Juga: Dubes RI Sebut Habib Rizieq Statusnya Pelanggar UU, Belum Bisa Keluar
Setelah sekian lama Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq kembali diisukan akan pulang ke Tanah Air dalam waktu dekat. Fadhli menilai setiap warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk bermukim atau meninggalkan negaranya. Oleh sebab itu, sah-sah saja jika Habib Rizieq ingin kembali dan menetap di kampung halaman.
"Konstitusi kita menjamin WNI untuk kembali dan menetap, tak ada masalah di situ," kata
Fadhli seperti dikutip dari wartaekonomi.
Namun, kalau Habib Rizieq dan gerbongnya keukeh ingin melakukan revolusi, mereka tentu saja harus siap dengan segala konsekuensinya.
"Kalau ingin tetap revolusi ya berarti siap dicekal, dituduh makar atau bahkan dipenjara. Kalau mau revolusi juga ya lebih baik di Arab saja. Dari Arab Saudi juga bisa pimpin revolusi, Imam Khomeini memimpin revolusi Iran dari Prancis," ujarnya.***
