Network
PURWAKARTA NEWS – Sikap Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menolak dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didukung penuh Pemerhati Pembangunan dan Kebijakan Publik dari Institut Nusantara Politica Aceng Purwanata.
Aceng menilai sikap Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menolak dana pokir anggota dewan sudah tepat.
Pasalnya bukan rahasia umum lagi di banyak tempat di Indonesia, dana pokir ini kuat dugaan banyak diselewengkan menjadi ajang banjakan oknum anggota dewan.
Baca Juga: Di Hadapan Menteri Mas Nadiem, Ambu Anne Paparkan Inovasi Klinik Belajar dari Rumah
"Kalau sekadar jadi ajang bancakan buat apa, tolak saja. Ingat, Purwakarta bukan money laundry ya," ujarnya.
Aceng menuturkan, banyak kasus dana pokir hanya menjadi ajang bancakan yang sangat merugikan negara.
"Seolah-oleh untuk rakyat, padahal untuk persekongkolan dan korupsi berjamaah yang dilakukan oknum dewan yang terhormat," ujarnya.
Adapun bantuan dana pokir sedianya dialokasikan bagi organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Baca Juga: Ambu Anne: Belajar Tatap Muka di Sekolah Perhatikan Laju Penyebaran Covid-19
